Pengamat Sosial Politik Universitas Islam Kalimantan, Uhaif Asad, memprediksi sektor lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam di Kalimantan Selatan, bakal menghadapi kerusakan masif setelah pilkada serentak. Musababnya, semua pasangan calon Gubernur – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, disokong jaringan para pengusaha tambang batubara yang beroperasi di provinsi itu. Pilgub Kalsel diikuti tiga paslon, yakni Ziarullah Azhar – M. Syafi’i; Sahbirin Noor – Rudy Resnawan; dan Muhidin – Gusti Farid Hasan Aman.
Walhasil, kata dia, para juragan tambang seolah menjadi bandar politik dalam kontestasi pilgub Kalimantan Selatan. “Haji Isam memback up Sahbirin Noor, Muhidin latar belakang pengusaha tambang dan punya IUP. Zairullah Azhar bukan pengusaha, tapi dia bekas bupati Tanah Bumbu yang banyak menerbitkan izin pertambangan,” kata Uhaif, Jumat pekan lalu.
Pola hubungan ini, kata Uhaif, membuka ruang membangun strategi patronase politik demi mengamankan kepentingan bisnis para bandar politik. Itu sebabnya, ia meyakini akan terbentuk pemerintahan bayangan yang mengendalikan gubernur terpilih, khususnya kebijakan di sektor ekonomi dan politik lokal.
“Para sponsor ini menjadi shadow goverment. Pasti ada hidden interest, enggak ada makan siang gratis. Dalam konteks landscape politik di Kalimantan Selatan, selalu terkait isu pengelolaan tambang,” Uhaif menambahkan.
Sokongan duit para sponsor membuat proses demokrasi semakin liar dan memperkukuh kapitalisasi politik. Masyarakat sebagai pemilih, ia melanjutkan, disuguhi panggung demokrasi yang sarat praktek politik uang secara masif dan terstruktur. Uhaif cemas akan terbentuk gaya pemerintahan pemburu rente dengan melegalisasi praktek culas lewat aturan.
“Kalau cerdas politik, intelektual, integritas, saya masih pilih Zairullah Azhar. Tapi kalau mau lingkungan hancur, ya Sahbirin. Kita memilih yang terbaik dari yang terburuk. Demokrasi sudah dibajak kekuatan modal di sini,” ucap Uhaif.
Peta penguasaan SDA di Kalsel terbagi dua kutub: Banua enam dan Tanah Bumbu. Muhidin berkongsi dengan H. Ijai menguasai Banua Enam, yang mencakup Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong. Adapun H. Isam (Andi Syamsudin), mengkavling SDA di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar, dan Kotabaru.
Dalam wawancara dengan penulis, pertengahan Agustus lalu, Sahbirin Noor bertekad memperketat pemberian izin penambangan batubara dan mereklamasi galian tambang. Ia mengklaim, terboson ini tidak lantas mematikan usaha PT Jhonlin Group, korporasi kakap batubara milik H. Isam, yang bergerak di bidang eksploitasi batubara.
Ia pun bakal memperkuat perekonomian Kalimantan Selatan pada sektor UMKM, pertanian, dan perikanan. “Kami (Jhonlin) tidak akan tergantung pada tambang. Kami tidak merasa terancam, karena kami bekerja untuk rakyat dan membangun ekonomi kerakyatan di sini,” kata Sahbirin Noor.
Analisa ini agaknya pararel dengan hasil perolehan suara pilgub Kalsel. catatan penulis, dari 8 provinsi yang menggelar pilgub serentak, hanya Kalimantan Selatan dengan selisih perolehan suara sangat tipis. Pilgub Kalsel kali ini pun sejatinya menjadi arena pertaruangan para pengusaha lokal tambang batubara.
Sehari sebelum rapat pleno penetapan hasil pilgub Kalsel pada Sabtu, 19 Desember, real count KPUD Kalimantan Selatan pada Jumat ini menunjukkanSahbirin Noor – Rudy Resnawan sementara unggul sebanyak 731.643 (41,07%). Diikuti Muhidin – Gusti Farid Hasan Aman meraup 719.938 suara (40,41%), dan Zairullah Azhar – M. Syafi’i sebanyak 330.070 (18,53%). Data masuk sudah 99,07% atau 8.628 dari 8.709 TPS se-Kalsel. Adapun jumlah DPT di Kalsel sebanyak 2,8 juta pemilih.
