Oleh Melky Nahar
Masyarakat Klan Usatnesi, di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timor Tengah Utara, menyatakan akan terus berjuang menolak aktivitas pertambangan mangan yang saat ini sedang dilakukan PT Gema Energy di wilayah tersebut. Pemerintah dan DPR diminta segera mengultimatum PT Gema Energy, agar menghentikan kegiatan pertambangan. Jika tidak, maka masyarakat akan melawan sampai titik
darah penghabisan.
Hal tersebut diungkapkan sejumlah tokoh Klan Usatnesi Dominikus Nafe Usatnesi, dan Hendrikus Kono Usatnesi, di Desa Oekopa, Sabtu (8/6). Dalam pertemuan khusus yang dihadiri sekitar 12 orang perwakilan Klan Usatnesi, Dominikus menegaskan, seluruh keluarga besar klan Usatnesi meminta pemerintah dan DPR segera menghentikan aktivitas PT Gema Energy di daerah tersebut. Pasalnya, kawasan yang dijadikan lahan pertambangan merupakan penyangga bagi persawahan Oekopa, Oerinbesi bahkan untuk hamparan persawahan Lurasik yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka.
Kawasan tersebut adalah kawasan yang melindungi enam sumber mata air, dan pemerintah telah bangun dua bendungan dilengkapi saluran irigasi, dengan anggaran miliaran rupiah, untuk mendukung pengembangan persawahan rakyat yang luasnya kurang lebih 500 haktare.
“Herannya tanpa sebuah kajian mendalam dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat umum, tiba-tiba muncul surat dukungan dari masyarakat yang diduga dimanipulasi Kepala Desa Oekopah Hendrik Abatan. Kawasan ini kemudian dikonversi menjadi wilayah pertambangan,” tandasnya.
Tokoh adat Hendrikus Kono Usatnesi menuturkan, pertambangan mangan di Oekopa telah menimbulkan konflik horizontal di antara rakyat. Padahal hadirnya sebuah kebijakan untuk membawa ketentraman. Karena itu, pertambangan itu sebaiknya dihentikan dan pemerintah kembali menjadikan Oekopa sebagai sentral produksi pangan (beras) bagi warga TTU.
Tokoh lainnya Petrus Bani Usatnesi meminta, pemerintah untuk jujur dan berpihak pada rakyat yang telah menjaga lingkungan selama ini, dengan mencabut IUP perusahaan yang beroperasi saat ini. Jika tidak, maka masyarakat akan menghimpun kekuatan untuk melawan hingga titik darah penghabisan.
Anggota DPRD Provinsi NTT Anton Timo berjanji akan menindaklanjuti ke Kementerian Lingkungan Hidup, karena itu bukan daerah pertambangan.
