Takalar – Keberadaan program Restoring Coastal Livelihood (RCL) OXFAM yang didukung oleh CIDA berupaya meningkatkan derajat hidup masyarakat pesisir, tempat banyak kantong-kantong kemiskinan berada. Kawasan pesisir sebenarnya kaya dengan sumber daya alam, namun di sisi lain miskin dalam hal inovasi dan teknologi pengolahan berbagai potensi tersebut. Inilah yang menjadi salah satu faktor ketertinggalan daerah pesisir dibanding kawasan lain.
Demikian salah satu point dari acara talkshow terkait masyarakat pesisir yang dilaksanakan oleh Oxfam di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa (3/9/2013).
Turut menjadi pembicara dalam kegiatan ini antara lain Ignatus Wahyu Irianto mewakili Oxfam, Ridwan Buana dari BAPPEDA Takalar, HM Said dari DPRD Takalar, Arief Wicaksono dari Lembaga Demokrasi dan Otonomi (LeDO) dan Mustam Arif dari Perkumpulan Jurnalis Peduli Lingkungan (Jurnal Celebes).
Menurut Ignatus, pada tahun 2011 telah dilakukan riset terkait pengembangan ekonomi di wilayah pesisir, dimana diperkirakan potensinya bisa mencapai 800 milyar dollar pertahun atau sekitar 7.600 triliun rupiah. Faktanya masyarakat di wilayah pesisir justru kurang beruntung tidak menikmatinya.
“Untuk itu Oxfam bersama mitra lokal yang ada di Indonesia fokus ke wilayah pesisir, khususnya di kawasan pasang surut,” jelas Ignatus.
Menurut Ignatus, kondisi yang terjadi di kawasan pesisir saat ini adalah banyaknya kawasan mangrove yang sudah rusak akibat eksploitasi, yang sebagian besar berupa alihfungsi lahan menjadi kawasan tambak udang.
“Dulu hampir semua kawasan mangrove diubah menjadi kawasan tambak udang. Sejak itu terjadi penurunan produksi sehingga wilayah pesisir menjadi seperti tidak memiliki nilai ekonomi, dan berdampak nyata kepada warga yang tinggal di kawasan itu,” jelas Ignatus.
Menghadapi kondisi itu, maka Oxfam menurut Ignatus, mencoba mendorong masyarakat pesisir membentuk kelompok dan membuat kegiatan ekonomi yang produktif. Selain itu juga ada upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir, agar bisa terlibat dalam kegiatan pembangunan, termasuk terlibat dalam Musrembang di desanya masing-masing.
Arief Wicaksono melihat apa yang dilakukan oleh Oxfam melalui program RCL ini adalah berperan untuk menjembatani perubahan paragdigma yang terjadi, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara masyarakat dan pemerintah.
“Perubahan bisa didorong dengan cara pandang, apabila kita memiliki cara pandang yang sama. Saat ini yang dipersoalkan bagaimana perubahan cara pandang ini kemudian menjadi sebuah gerakan perubahan ekonomi masyarakat pesisir,” papar Arif.
Mustam Arif yang mewakili aktivis lingkungan melihat banyaknya program-program pembangunan, baik secara nasional maupun secara lokal dalam implementasinya masih membutuhkan banyak koreksi.
Mustam mencontohkan dulunya para nelayan mudah mencari ikan tapi saat ini para nelayan harus ke tempat jauh untuk mendapatkan ikan. Ini menandakan bahwa lingkungan telah mengalami kondisi ketidakseimbangan.
“Pengalaman kita program dari pemerintah selalu top down sudah direncanakan dari atas kemudian dicarikan selanya dari masyarakat yang ternyata tidak bisa dicerna, tidak bisa diikuti dan sejalan dengan kemauan masyarakat,” kritik Mustam.
Ridwan Buana sendiri mengakui belum maksimalnya upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah di kawasan pesisir, dan itu karena keterbtasan dalam mengolah sumber daya alam yang ada.
Meski demikian upaya-upaya untuk peningkatan masyarakat pesisir masih terus dilakukan. “Kita ada program untuk masa depan yang saat ini belum bisa diukur hasilnya karena masih sementara berjalan,” paparnya.
Sementara HM Said, menjelaskan telah adanya upaya pengembangan masyaraat pesisir dan telah dintegrasikan dengan Rencana Pembangunnan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar.
“Kita harus optimis, kita buat khusus Bab (di RPJMD) untuk pembangunan pulau-pulau kecil dan lingkungan hidup dan ditindaklanjuti dengan membentuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ungkap Said.
Menurutnya, saat ini sudah ada sebuah peraturan yang mengatur tentang koordinasi pendidikan, yang salah satunya terkait dengan masyaraat pesisir.
“Saya banyak bertemu dengan masyarakat pulau untuk penyusunan Peraturan Warga Desa. Terakhir kita rancang untuk menjadikan pulau Tanahkeke sebagai kecamatan persiapan, karena sudah memenuhi syarat. Kita harapkan Oxfam bisa berkolaborasi dengan SKPD,” harap Said.
Acara Talkhshow ini dihadiri oleh 50-an orang, yang berasal dari mitra dan warga penerima manfaat program RCL Oxfam di Kabupaten Takalar. Acara talkshow yang disiaran langsung oleh Radio Mercurius Makassar ini adalah kegiatan rutin, yang dilaksanakan tiap bulan di daerah-daerah dampingan Oxfam di Sulsel. [wsc]
