Pangkajene – Sungguh ironis, meski memiliki potensi sumber daya alam yang memadai namun Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, ternyata termasuk dalam salah satu kabupaten tertinggal di Sulsel.
Ini bisa dilihat dari banyaknya desa di Kabupaten Pangkep, khususnya yang berada di kawasan pesisir, yang termasuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
Inilah yang mendorong perlunya ada upaya membangun kemandirian desa melalui program Desa Mandiri, yang pelaksanaannya telah dicanangkan sejak dua tahun terakhir.
Demikian salah satu simpulan dari Talkshow yang diselenggarakan oleh OXFAM di Gedung PKK Kabupaten Pangkep, Sulsel, pada Senin, 23 September 2013. Sejumlah narasumber mengemukakan pandangan dalam talkshow yang disiarkan langsung oleh Radio Lokal ini, antara lain dari pihak pemerintah, NGO dan masyarakat.
Menurut Baso Saifuddin, salah satu pihak penggagas Desa Mandiri di Kabupaten Pangkep, inisiatif Desa Mandiri ini berangkat dari suatu kondisi dimana terdapat sekitar 19,28 persen desa di Kabupaten Pangkep yang masih tergolong miskin.
“Dari serangkaian diskusi yang dilaksanakan Pemkap Pangkep, yang antara lain difasilitasi oleh OXFAM, lahirlah Program Desa Mandiri, yang dicanangkan langsung oleh Bupati Pangkep,” ungkap Baso.
Desa Mandiri sendiri dapat diartikan sebagai desa atau kelurahan yang mampu keluar dari kriteria desa tertinggal melalui kegitan yang difasilitasi baik itu pemerintah, NGO, Universitas dan pihak lainnya, dengan cara optimalisasi produk-produk lokal unggul yang ada di desa masing-masing.
“Sejauh ini pelaksanaan program ini cukup berhasil. Sebagian besar desa yang dulunya tergolong tertinggal kini sudah jauh lebih baik kondisinya,” ungkapnya.
Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Pangkep, Syamsul, menyoroti keterlibatan NGO dalam berbagai program pemerintah selama ini, termasuk pada Program Desa Mandiri.
“Keberadaan NGO sangat membantu dalam pembangunan Desa Mandiri yang ada di Kabupaten Pangkep. Akan tetapi keberadaan NGO, seperti halnya OXFAM hanyalah bersifat sementara, sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan keberpihakan pemerintah setempat melalui pembangunan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan pihak pelaksana program,” ungkapnya.
Syamsul juga menekankan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola daerahnya masing-masing.
Akademisi dari UNHAS, Riza Darma Putra, lebih menyoroti dari aspek teoritis. Menurutnya, dalam pengembangan Desa Mandiri, ada empat komponen yang terlibat, yaitu pemerintah, NGO, masyarakat dan pasar. Pengembangan Desa Mandiri hanya bisa berjalan maksimal jika ada kordinasi yang baik dari keempat komponen ini.
Amrullah, salah seorang Kepala Desa, menyoroti aspek keadilan program, yang belum menyentuh seluruh desa yang ada. Ke depannya Amrullah berharap adanya dukungan yang lebih besar terkait pengadaan pupuk, pengelolaan budidaya ikan dan udang serta perbaikan infrastruktur, seperti jalan desa.
Muh. Syukur, warga lainnya, meneyarankan adanya sosialisasi yang lebih intens akan program ini, agar bisa lebih diterima oleh masyarakat. [ ]
